Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan jumlah pelaporan SPT Tahunan baru 10,1 juta jelang deadline 31 Maret 2024.
Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo menjelaskan total Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilaporkan hingga Minggu malam (24/3/2024) mencapai 10.160.153 SPT. Suryo mengatakan angka tersebut mengalami pertumbuhan senilai 8,24% dibandingkan tahun sebelumnya (year-on-year/yoy), yakni 2023 mencapai 9.386.834 SPT.
“Nah, ini saya laporkan juga posisi sampai dengan tanggal 24 Maret, jadi semalam jam 11 malam. Dari target WP yang Wajib SPT 19.273.374 yang sudah disampaikan sampai dengan semalam 10.160.503 SPT atau tumbuh 8,24% dibanding dengan tahun 2023 yaitu 9.386.834 SPT,” ujar Dirjen Pajak Suryo Utomo saat konferensi pers APBN KITA di Jakarta, Senin (25/3/2024).
Suryo Utomo menjelaskan sebagian besar masyarakat melaporkan SPT melalui e-Filing mencapai 8.943.498 SPT (yoy) atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 8.159.639 SPT.
Dia juga menyebutkan masyarakat ada yang melaporkan SPT-nya melalui e-Form mencapai 970.169 SPT dan DJP masih menerima laporan SPT secara manual sebanyak 246.826 SPT.
“Kemudian sekaligus saya juga beri di sini bahwa yang menyampaikan secara e-Filing 8.943.498 atau naik sekitar dari tahun kemarin 8.159.639 jadi relatif sebagaian besar SPT disampaikan melalui e-Filing dan juga e-Form 970.169 SPT, sedangkan yang manual masih ada kami juga terima sebanyak 246.826 SPT,” ujar Suryo.
Suryo juga mengingatkan batas akhir atau deadline penyampaian SPT tinggal menghitung hari, yakni sampai dengan 31 Maret 2024. Bahkan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan terus membuka layanan di luar hari kerja, yakni tanggal 30 dan 31 Maret 2024.
Suryo juga menegaskan akan terus menguatkan saluran-saluran kanal yang digunakan untuk berkomunikasi dengan wajib pajak. Selain itu, salah satu upaya DJP mengingatkan deadline atau jatuh tempo SPT wajib pajak pribadi dengan melalui email.
Dia juga memberitahukan para wajib pajak agar berhati-hati atas penipuan yang mengatasnamakan DJP. Bahkan, hiraukan atas informasi yang diterima selain dari DJP, Informasi resmi hanya berasal dari https://djponline.pajak.go.id atau https://www.pajak.go.id/.
“Nah, ini yang mungkin perlu juga disampaikan kepada masyarakat bahwa kami hiraukan kalau tidak berasal dari DJP,” ujar Suryo. (Ahmadi Yahya)
Ditjen Pajak (DJP) menjelaskan soal viralnya potongan pajak THR yang lebih besar akibat penerapan PPh 21 skema TER. Bisnis.com , JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu buka suara soal kabar yang beredar bahwa penerapan metode perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan skema tarif efektif rata-rata (TER) membuat potongan pajak ...
Jumlah wajib pajak yang telah melaporkan SPT Tahunan tersebut meningkat sebesar 11,36% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Bisnis.com , JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 10,96 juta wajib pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. “Sampai dengan 26 Maret 2024, SPT ...
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sektor manufaktur atau industri pengolahan masih memiliki kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), penerimaan pajak dari industri pengolahan mencapai Rp 85,29 triliun hingga 15 Maret 2024. Setoran pajak dari industri pengolahan ini menjadi kontribusi terbesar pertama sebesar 25,64% terhadap total ...
Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan jumlah pelaporan SPT Tahunan baru 10,1 juta jelang deadline 31 Maret 2024. Bisnis.com , JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo menjelaskan total Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilaporkan hingga Minggu malam (24/3/2024) mencapai 10.160.153 SPT. Suryo mengatakan angka tersebut mengalami pertumbuhan senilai ...
KOMPAS.com - Electronic Filing Identification Number atau EFIN harus dimasukkan saat wajib pajak akan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak secara online. EFIN adalah sepuluh digit nomor identifikasi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang berfungsi sebagai identitas wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Setiap nomor EFIN yang diberikan ...
Jakarta, CNBC Indonesia - Kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% mendapatkan sorotan dari berbagai pihak, termasuk pengusaha Tanah Air. Padahal kenaikan PPN ini baru akan diterapkan tahun depan sesuai mandat dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang ...
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/MK/EF.2/2026 TENTANG NILAI KURS ...
